• Minggu, 4 Desember 2022

Dukung Gagasan Ketua DPD RI Untuk Kembali Ke UUD 1945 Asli, Lieus Sungkharisma : Itu Cara Konstitusional

- Rabu, 23 November 2022 | 22:44 WIB
Ketua DPD dan Lieus Sungkharisma
Ketua DPD dan Lieus Sungkharisma

Jakarta, Antimetri - Pernyataan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan usulan agar Jokowi mengeluarkan Dekrit, ternyata menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tak sedikit komentar yang kemudian menuding, bahkan menyerang LaNyalla dan menganggapnya sebagai figur yang kini sudah masuk angin dan bahkan menjadi “cebong”.

Reaksi yang berlebihan itu tak urung mengundang keprihatinan aktivis Tionghoa dan Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma. Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini.

Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak semestinya disalahpahami. “Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang konsisten memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah punya roadmap untuk mewujudkan gagasannya itu,” ujar Lieus.

“Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang berkembang dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah perwujudan dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,” ujar Lieus lagi.

LaNyalla sendiri menyebut, pernyataannya yang diungkapkannya saat menjadi pembicara di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII, di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022) itu telah disalahartikan oleh banyak pihak.

“Saya sebelumnya bicara dengan ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa sudah saatnya mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya. Kemudian kita addendum. Puan sempat menanyakan dasarnya. Saya bilang salah satunya adalah perubahan pasal 33 UUD 1945 yang diubah menjadi 5 ayat yang membuat kita semakin terpuruk,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga menyinggung pemilu yang menggunakan sistem pencoblosan, yang menurutnya proses pemilu dengan cara pencoblosan itu adalah rekayasa dan hasilnya sudah ada yang menentukan. "Daripada buang-buang duit untuk pemilu lebih baik ditunda saja, saya bilang gitu," jelas La Nyalla.

Menyangkut perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, menurut LaNyalla usul itu muncul karena selama 2 tahun masa jabatan Jokowi sebagai presiden dihabiskan untuk mengatasi Covid. “Jadi kenapa tidak ditambah aja 2 tahun lagi untuk menebus 2 tahun yang habis karena Covid kemarin," kata La Nyalla.

Agar harapannya terwujud, LaNyalla pun mendorong Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekrit guna mengembalikan naskah asli UUD 1945. Setelah itu baru di addendum. “Sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden memperpanjang jabatan 2 tahun, 3 tahun, silakan,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Edy Susanto

Tags

Terkini

X