Pemilik Lahan Waduk Pluit Masih Belum Dibayarkan Ganti Ruginya Oleh Jakpro Sampai Sekarang

- Sabtu, 26 November 2022 | 11:24 WIB
JakPro dituntut untuk membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan Waduk Pluit
JakPro dituntut untuk membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan Waduk Pluit

Jakarta, Antimetri - Adalah Umar (64) pemilik lahan seluas 4.932 meter persegi dan bangunan 8x15 meter dihamparkan lahan Taman Waduk Pluit yang sampai dengan saat ini dirinya belum menerima pembayaran ganti rugi dari pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Padahal sudah ada amar putusan inkrah dari pengadilan bahwa pihak JakPro harus membayar uang ganti rugi Rp 120,34 Milyar kepada dirinya sebagai pemilik lahan yang dijadikan Waduk Pluit tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Umar saat menyampaikan keluhan dan keinginannya kepada Babe Haikal Hasan dalam wawancara yang dilakukan oleh di Gaya Tv berapa waktu lalu. Bukan tanpa alasan dirinya terus menuntut pembayaran ganti rugi tersebut. Karena kasusnya selain sudah diputuskan pengadilan dirinya juga sudah menempuh berbagai cara dan upaya agar ia yang hanya rakyat biasa dapat menerima haknya dengan baik dan bisa adanya keadilan yang ditegakkan yang selama ini ia cari kemana-mana.

Dalam wawancara bersama Babe Haikal itu terungkap kalau Umar sudah meminta bantuan dan menghubungi berbagai pihak terhadap masalah yang dihadapinya. Dari mulai eks Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI, Fadjar Panjaitan yang sudah menerbitkan surat penyelesaian tanah Umar pada 24 September 2012.

Dimana dalam surat bernomor 1278/-1.711 itu Fadjar selaku Sekda DKI Jakarta meminta Jakpro membayarkan ganti rugi kepada Umar sesuai amar putusan pengadilan PN Jakarta Utara yang dimana menurut Fadjar Panjaitan (Sekda) putusan pengadilan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Karena dasar surat itulah akhirnya Umar mau menyerahkan sebidang tanahnya untuk diberikan kepada PT Jakpro pada tahun 2013. Ternyata hal itu menurut Umar hanyalah jebakan Batman. Sampai saat ini ganti rugi belum pernah dibayarkan JakPro kepada dirinya.

Kepada Babe Haikal dalam wawancara tersebut juga Umar menyampaikan juga pernah minta bantuan kepada Wakil Gubernur DKI saat itu, Djarot Saiful Hidayat, tapi tidak juga membuahkan hasil. Tidak menyerah begitu saja dia pun mengadu kepada mantan Plt Gubernur DKI, Soni Sumarsono. Plt Gubernur tersebut pun menulis surat kepada Direktur Utama PT Jakpro saat itu agar segera menjalankan putusan pengadilan.

"Bila sudah ada putusan inkrah agar bisa dilaksanakan dengan segera dan konsisten. Clearkan dengan pihak yang memohon, laporkan hasilnya langsung," demikian bunyi isi surat Soni sebagai Plt Gubernur

Kemudian Umar juga menyurati Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD agar memfasilitasi penyelesaian soal ganti rugi tanah. Kemudian Menkopolhukam meresponnya surat Umar dengan mengelar rapat koordinasi pada 2 Maret 2020. Hasilnya Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) memberi waktu 30 hari kerja kepada Jakpro untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Halaman:

Editor: Edy Susanto

Tags

Terkini

Sekjen MUI : Ukhuwah Itu Wajib, Bukan Pilihan

Jumat, 27 Januari 2023 | 14:51 WIB

Maluku Utara Nasibmu Kini dan di Masa Depan

Kamis, 26 Januari 2023 | 01:48 WIB

Sekjen MUI Ajak Semua Pihak Perkuat Kiprah LSP MUI

Sabtu, 21 Januari 2023 | 13:53 WIB
X